Pada Senin, 11 Desember 2023, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kaltara berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Bulungan dalam menggelar kegiatan “Konsultasi Publik.” Acara ini diselenggarakan di Gedung Auditorium lantai 3 Universitas Kaltara, dengan fokus utama pada pembahasan “Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulungan Tahun 2025-2045.”
Konsultasi Publik ini dilaksanakan berdasarkan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Selain itu, kegiatan ini juga mengacu pada tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD dan RPJMD, serta perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan perencanaan jangka panjang Kabupaten Bulungan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan daerah.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menjaring masukan serta saran dari berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang hadir. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen RPJPD Kabupaten Bulungan untuk periode 2025-2045. Dokumen RPJPD ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bulungan dalam jangka panjang.
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan, Iwan Sugiyatna, S.T., M.T., menyampaikan bahwa RPJPD sebelumnya telah mencapai akhir masa berlakunya, sehingga diperlukan pembaruan yang menyeluruh untuk periode 2025-2045. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses ini, karena RPJPD yang baru diharapkan mampu menggambarkan aspirasi dan cita-cita masyarakat Kabupaten Bulungan.
Dengan terselenggaranya Konsultasi Publik ini, diharapkan perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulungan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Proses konsultasi ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam menciptakan program-program kerja yang inklusif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
